Posts

DSC_0145

MUJ ONWJ bersama PHE ONWJ teken perjanjian pengalihan PI 10%

Kontrak Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ) yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada PHE ONWJ dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 adalah kontrak WK produksi yang menggunakan skema Gross Split. WK ONWJ ini sendiri sudah berproduksi sejak tahun 1971. Sejak awal kontrak baru hingga November 2017, total lifting minyak dari WK ONWJ ini adalah sebesar 10,7 juta barel minyak dan lifting gas sebesar 43,7 juta MMBTU (berdasarkan data monitoring lifting minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Migas).

 

Terbitnya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan angin segar bagi daerah-daerah untuk mendapatkan haknya sebesar 10% di wilayah kerja migas yang ada di daerah masing-masing.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam memperjuangkan perolehan hak PI tersebut, dibuktikan dengan dibentuknya BUMD khusus bidang hulu migas pada tahun 2014, yaitu PT Migas Hulu Jabar. Pada April 2015, Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat kepada Menteri ESDM untuk meminta pengelolaan PI 10% pada WK ONWJ. Adanya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 yang menjadi satu-satunya referensi pada saat itu memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah dua Perda terkait PT Migas Hulu Jabar yang belum genap setahun disahkan. Pada 19 Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan surat tentang keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada WK-ONWJ, tetapi terhambat untuk ditindaklanjuti karena belum adanya ketentuan yang bisa menjadi acuan proses.

 

Baru pada November 2016, terbitlah Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 yang mengatur lebih rinci mengenai tata waktu dan tata proses Pengalihan PI 10% dari kontraktor kepada BUMD/PPD sehingga pengalihan PI 10% dapat diproses. Setelah diterimanya surat dari SKK Migas pada 11 April 2017 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, dalam waktu 3 bulan telah disepakati pembagian porsi PI 10% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar masing-masing 79,71% dan 20,29% dengan tanpa adanya konflik dan ego kedaerahan. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Permen ESDM tersebut, juga turut melibatkan empat Pemerintah Kabupaten terkait melalui BUMDnya masing-masing, yaitu:

  • Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui PD Petrogas Persada Karawang,
  • Pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui PD Bumi Wiralodra Indramayu,
  • Pemerintah Kabupaten Subang, melalui PT Subang Sejahtera, dan
  • Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui PT Bina Bangun Wibawa Mukti.

 

Selanjutnya, pada 25 Juli 2017 SKK Migas mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk dapat menawarkan PI 10% WK ONWJ kepada BUMD penerima yang telah ditunjuk oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian pada 4 Desember 2017, PHE ONWJ mengirimkan surat penawaran PI 10% kepada MUJ ONWJ yang merupakan anak perusahaan dari BUMD-BUMD terkait. Dengan niat dan semangat yang baik dari para pihak, tepat dua minggu setelahnya tanggal 19 Desember 2017,  Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI WK ONWJ antara PHE ONWJ dan MUJ ONWJ ditandatangani dengan disaksikan oleh para pejabat Kementerian ESDM, SKK Migas, Gubernur dan Bupati terkait.

 

Begin Troys, Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar sekaligus koordinator forum BUMD Migas Hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menyampaikan “Kami berharap penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak baru keterlibatan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan potensi bisnis hulu migas di Jawa Barat, sehingga PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi, terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang akan meningkatkan daya dukung pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai implementator pertama Permen ESDM No. 37/2016, kami berharap daerah lainnya agar segera menyiapkan diri dan memproses hak PI nya masing-masing dengan tetap menjaga semangat kebersamaan antar daerah.”

 

 

DSC_0003

Penerimaan Kunjungan Kerja Provinsi SULBAR

11 Desember 2017, PT Migas Hulu Jabar menerima Kunjungan Kerja dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka sharing knowledge dari PT Migas Hulu Jabar dalam memperoleh  Participating Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ) yang merupakan hak partisipasi Daerah untuk turut berpartisipasi dalam mengelola WK ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar menjadi pelopor BUMD pertama di Indonesia.

 

WhatsApp Image 2017-12-06 at 10.06.14

Pemberian untuk Tim Gober

Kamis, 30 November 2017 PT Migas Hulu Jabar memberikan bantuan kepada Tim Gober Kelurahan Cihapit dengan memberikan seragam untuk dipergunakan Tim Gober pada saat menjalankan tugas. Pemberian bantuan ini dilandaskan adanya rasa kepedulian serta tanggung jawab sosial Migas Hulu Jabar Group terhadap lingkungan sekitar.

Kunjungan PANSUS DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

17 November 2017, bertempat di Kantor PT Migas Hulu Jabar (MUJ) Jalan Cipunagara No. 25, Bandung, MUJ menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud study komperatif kepada PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD pertama di Indonesia yang telah menjalankan Peraturan Menteri ESDM nomor 37 Tahun 2016 mengenai ketentuan penawaran Participating Interest  (PI) 10% pada Wilayah Kerja migas.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja dikarenakan ingin mencari informasi dan menerima masukan terkait dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10%. Ubaydillah selaku Direktur Keuangan dan Umum  PT Migas Hulu Jabar ditemani oleh Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat menjelaskan gambaran mengenai dasar hukum pendirian MUJ dan juga kronologi memperoleh Participating Interest (PI)  10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ)

resize

FGD Permen ESDM No 37 Tahun 2016

12 September 2017 bertempatan di Hotel Nexa, PT. Migas Hulu Jabar ONWJ bersama Pertamina dan SKK Migas telah melaksanakan Focus Group Discussion “Pembahasan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016”. Peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ).

Participating Interest ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Daerah dan Nasional dalam pengelolaan migas, dan faktor yang menjadi latar belakang PI 10% ini adalah Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 “sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan Participating Interest 10% kepada BUMD.”

Hasil Focus Group Discussion tersebut menjelaskan PI 10% diberikan kepada Pemerintah Provinsi sehingga BUMD/PPD penerima dan/atau pengelola PI yang ditunjuk oleh Gubernur dapat mengakomodir porsi PI Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kepemilikan saham masing-masing Pemerintah secara langsung atau melalui BUMD Kabupaten/Kota.

Terdapat dua terminologi BUMD/PPD dalam proses penawaran PI, yaitu bagi BUMD/PPD penerima di haruskan untuk mengikuti syarat-syarat Participating Interest (100% dimiliki Pemerintah Daerah dan dasar kewenangan di Peraturan Daerah), dan bagi BUMD/PPD pengelola hanya di dedikasikan untuk mengelola PI pada blok yang akan diberikan Daerah dan tidak mengelola PI pada Wilayah Kerja lain.

Apabila terdapat daerah baru yang mendapatkan area reservoir, maka Gubernur dapat mengambil kebijakan untuk memberikan Daerah tersebut dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk PI.

 

FB_IMG_1487905986109

Kunjungan Exxon Mobile & Fasken Facility

PT. Migas Hulu Jabar yang diwakili oleh Begin Troys selaku Direktur Utama dan juga Ryan Alfian Noor selaku Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha melakukan studi banding ke Perusahaan Exxon Mobile dan Fasken Facility di Amerika pada tanggal 12 Desember tahun 2016 untuk mempelajari on shore wilayah kerja minyak dan gas bumi.

B

Join Venture Company Pengelolaan PI 10%

8 Desember 2016, bertempatan di Kantor Perwakilan PT. Migas Hulu Jabar yang berada di Wisma Stacco, Jakarta PT. Migas Hulu Jabar bersama perwakilan BUMD Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu melaksanakan pembahasan JVC (Join Venture Company) pengelolaan Participating Interest 10% untuk Wilayah Kerja ONWJ.

U

Audiensi Bersama Wamen ESDM RI

5 Desember 2016, PT. Migas Hulu Jabar yang di wakili oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris perusahaan melakukan kunjungan ke Kementrian ESDM Republik Indonesia untuk membahas mengenai pengambilan dan peraturan terkait Participating Interest (PI) 10% Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ).

1

Kunjungan KazMunayGas

November 2016, Dewan Direksi beserta Dewan Komisaris PT. Migas Hulu Jabar melakukan kunjungan ke KazMunayGas yang berada di Swiss berkaitan dengan kelanjutan proses Beauty Contest calon mitra pendanaan Partticipating Interest 10% Wilayah Kerja ONWJ

KUNJUNGAN

Kunjungan Lapangan “BRAVO” Wilayah Kerja ONWJ

8 November 2016, PT. Migas Hulu Jabar yang di wakili oleh Ryan Alfian Noor selaku Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha, beserta perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan Bravo Wilayah Kerja Offshore North West Java untuk mengetahui proses offshore migas di salah satu lapangan Wilayah Kerja ONWJ