Posts

DSC_0003

Penerimaan Kunjungan Kerja Provinsi SULBAR

11 Desember 2017, PT Migas Hulu Jabar menerima Kunjungan Kerja dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka sharing knowledge dari PT Migas Hulu Jabar dalam memperoleh  Participating Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ) yang merupakan hak partisipasi Daerah untuk turut berpartisipasi dalam mengelola WK ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar menjadi pelopor BUMD pertama di Indonesia.

 

Pemaparan kronologi legalitas oleh Direksi MUJ di hadapan SKPD Kabipaten Sijunjung

SKPD Kabupaten Sijunjung bertandang ke Jawa Barat

3 November 2017, bertempat di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung PT Migas Hulu Jabar bersama Migas Hulu Jabar ONWJ menerima kunjungan kerja dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung dengan maksud untuk menyiapkan pembentukan BUMD Kabupaten Sijunjung yang kita ketahui memiliki Blok Migas dan berpotensi untuk di kelola oleh daerah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM tersebut telah mengatur pengelolaan Participating Interest 10% (PI 10%) oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) dengan syarat kepemilikan sahamnya adalah 100% milik daerah. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang pertama kali menjalankan proses beleid itu dan telah menunjuk PT. Migas Hulu Jabar sebagai BUMD yang menerima PI 10% WK ONWJ dan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai PPD yang akan mengelola potensi bisnis tersebut. Atas dasar inilah, Provinsi Jawa Barat dipandang tepat oleh Kabupaten Sijunjung untuk menjadi media komunikasi dan pembelajaran dalam rangka pembentukan BUMD Migas di kabupaten tersebut.

Kunjungan Kerja SKPD Kabupaten Sijunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Zefnihan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya,  Zefnihan mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia  menuturkan pula, “Sijunjung saat ini memiliki kegiatan tambang migas. Menyikapi adanya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, maka kami perlu mencoba menggali informasi proses pembentukan BUMD sampai mendapatkan PI 10%”.

Penerimaan SKPD Kabupaten Sijunjung diterima oleh Kepala Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil Dr. Jatti Indriati, S.H., M.Si. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan manfaat bersama untuk kepentingan daerah. Selanjutnya, Irfan Hadisiswanto, S.Pi., MMA Kepala Sub Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil memaparkan proses terbentuknya BUMD Migas Hulu Jabar dari penyusunan naskah akademik hingga terdapatnya peraturan daerah mengenai PT. Migas Hulu Jabar.

Ubaydillah Direktur Keuangan dan Umum mewakili PT. Migas Hulu Jabar memberikan penjelasan mengenai mekanisme kronologis dan proses legalitas PT. Migas Hulu Jabar dari awal pembentukan hingga saat ini. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar Tanggal 30 Desember 2016 adalah perda yang terakhir untuk PT. Migas Hulu Jabar”, kata Ubaydillah.

Dalam kesempatan yang sama Ryan Alfian Noor Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar ONWJ menyampaikan proses terkini mendapatkan PI. “Proses dari MUJ ONWJ untuk mendapatkan PI 10% WK ONWJ telah sampai tahap menerima surat tembusan dari SKK Migas kepada PHE ONWJ terkait Penawaran Partisipasi Interes 10% di WK ONWJ. Artinya, kami menunggu penyelesaian verifikasi dan surat dari PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% pada WK ONWJ kepada BUMD” tutur Ryan.

resize

FGD Permen ESDM No 37 Tahun 2016

12 September 2017 bertempatan di Hotel Nexa, PT. Migas Hulu Jabar ONWJ bersama Pertamina dan SKK Migas telah melaksanakan Focus Group Discussion “Pembahasan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016”. Peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ).

Participating Interest ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Daerah dan Nasional dalam pengelolaan migas, dan faktor yang menjadi latar belakang PI 10% ini adalah Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 “sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan Participating Interest 10% kepada BUMD.”

Hasil Focus Group Discussion tersebut menjelaskan PI 10% diberikan kepada Pemerintah Provinsi sehingga BUMD/PPD penerima dan/atau pengelola PI yang ditunjuk oleh Gubernur dapat mengakomodir porsi PI Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kepemilikan saham masing-masing Pemerintah secara langsung atau melalui BUMD Kabupaten/Kota.

Terdapat dua terminologi BUMD/PPD dalam proses penawaran PI, yaitu bagi BUMD/PPD penerima di haruskan untuk mengikuti syarat-syarat Participating Interest (100% dimiliki Pemerintah Daerah dan dasar kewenangan di Peraturan Daerah), dan bagi BUMD/PPD pengelola hanya di dedikasikan untuk mengelola PI pada blok yang akan diberikan Daerah dan tidak mengelola PI pada Wilayah Kerja lain.

Apabila terdapat daerah baru yang mendapatkan area reservoir, maka Gubernur dapat mengambil kebijakan untuk memberikan Daerah tersebut dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk PI.

 

pi

Pelatihan Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah

PT. Migas Hulu Jabar mengadakan pelatihan mengenai Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah pada tanggal 8-9 Februari 2017 di Hotel Sofyan Betawi, Menteng yang di dukung oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM).

Pelatihan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia ini dilaksanakan dengan tujuan menyiapkan SDM Migas yang unggul sehingga dapat mengoptimalkan potensi Migas di daerahnya masing – masing.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman terkait beberapa topik utama seperti Potensi Bisnis Migas Daerah, Aspek Hukum bisnis Hulu Migas, Aspek Hukum bisnis Hilir Migas, dan Aspek Komersial bisnis Hulu & Hilir Migas, contoh kasus Niaga Gas Bumi & Participating Interest 10 %.

Terkait Participating Interest 10 %, Pemerintah sudah menyiapkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

B

Join Venture Company Pengelolaan PI 10%

8 Desember 2016, bertempatan di Kantor Perwakilan PT. Migas Hulu Jabar yang berada di Wisma Stacco, Jakarta PT. Migas Hulu Jabar bersama perwakilan BUMD Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu melaksanakan pembahasan JVC (Join Venture Company) pengelolaan Participating Interest 10% untuk Wilayah Kerja ONWJ.

KUNJUNGAN

Kunjungan Lapangan “BRAVO” Wilayah Kerja ONWJ

8 November 2016, PT. Migas Hulu Jabar yang di wakili oleh Ryan Alfian Noor selaku Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha, beserta perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan Bravo Wilayah Kerja Offshore North West Java untuk mengetahui proses offshore migas di salah satu lapangan Wilayah Kerja ONWJ

DSC_04622

FGD Participating Interest 10%

Hari ini, 18 Januari 2016, Migas Hulu Jabar bersama Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) mengadakan acara Focus Group Doscussion Participating Interest 10% “Antara Harapan dan Kenyataan” di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Dengan pembicara dan narasumber antara lain: Djoko Siswanto (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian ESDM); M.I. Zikrullah (Wakil Kepala SKK Migas); Andang Bachtiar (Sekretaris Jenderal ADPM, Ketua KEN, Anggota DEN), Didit Zakti (Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas); Irwansyah (GM/President Pertamina Hulu Energi ONWJ), dan Hadi Ismoyo (Direktur Utama PT. Petrogas Pantai Madura (BUMD Jawa Timur)).

Acara ini dihadiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Bekasi, Karawang dan Subang, BUMD se Jawa Barat serta mahasiswa-mahasiswa dari Universitas di Jawa Barat. Migas Hulu Jabar sangat berharap dengan adanya Focus Group Discussion yang membahas mengenai Participating Interest akan lebih mengkristal dan semakin tajam dari sisi hukum, administrasi, teknis dan keuangan. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanisme mendapatkan Participating Interest secara formal, informasi yang didapat dari berbagai sumber, tidak bisa menjadi acuan yang cukup jelas.

Migas Hulu Jabar dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah mendapatkan Participating Interest 10% dari Pemerintah Pusat (dengan diserahkan melalui Surat Menteri ESDM kepada Gubernur Jawa Barat dan Surat Balasan Gubernur Jawa Barat ke Menteri ESDM, serta surat keputusan Gubernur). Kontrak Perpanjangan Wilayah Kerja Blok ONWJ sudah ditandatangani oleh Pemerintah dengan Pertamina Hulu Energi ONWJ pada 27 Desember 2015, yang berlaku efektif pada 19 Januari 2017. Beberapa tujuan dari kegiatan ini diantarannya:

  1. Menginformasikan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait pelaksanaan Participating Interest 10% oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT. Migas Hulu Jabar.
  2. Mendapatkan informasi aspek teknis, komersial dan legal di Wilayah Kerja Blok ONWJ.
  3. Mengkonsolidasikan Daerah Pelaksana PI 10%, agar dapat menyiapkan hal-hal yang menjadi persyaratan dan ketentuan dalam menindaklanjuti keikutsertaan pengelolaan PI 10% Blok ONWJ.
  1. Mendapatkan jalan keluar terkait masalah-masalah dalam pelaksanaan PI 10%.

Kami berharap, bahwa seluruh rangkaian proses penetapan dan operasionalisasi dari kebijakan PI di Blok ONWJ dapat berjalan dengan lancar.

 

18 Januari 2016

Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung