Posts

DSC_0145

MUJ ONWJ bersama PHE ONWJ teken perjanjian pengalihan PI 10%

Kontrak Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ) yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada PHE ONWJ dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 adalah kontrak WK produksi yang menggunakan skema Gross Split. WK ONWJ ini sendiri sudah berproduksi sejak tahun 1971. Sejak awal kontrak baru hingga November 2017, total lifting minyak dari WK ONWJ ini adalah sebesar 10,7 juta barel minyak dan lifting gas sebesar 43,7 juta MMBTU (berdasarkan data monitoring lifting minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Migas).

 

Terbitnya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan angin segar bagi daerah-daerah untuk mendapatkan haknya sebesar 10% di wilayah kerja migas yang ada di daerah masing-masing.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam memperjuangkan perolehan hak PI tersebut, dibuktikan dengan dibentuknya BUMD khusus bidang hulu migas pada tahun 2014, yaitu PT Migas Hulu Jabar. Pada April 2015, Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat kepada Menteri ESDM untuk meminta pengelolaan PI 10% pada WK ONWJ. Adanya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 yang menjadi satu-satunya referensi pada saat itu memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah dua Perda terkait PT Migas Hulu Jabar yang belum genap setahun disahkan. Pada 19 Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan surat tentang keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada WK-ONWJ, tetapi terhambat untuk ditindaklanjuti karena belum adanya ketentuan yang bisa menjadi acuan proses.

 

Baru pada November 2016, terbitlah Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 yang mengatur lebih rinci mengenai tata waktu dan tata proses Pengalihan PI 10% dari kontraktor kepada BUMD/PPD sehingga pengalihan PI 10% dapat diproses. Setelah diterimanya surat dari SKK Migas pada 11 April 2017 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, dalam waktu 3 bulan telah disepakati pembagian porsi PI 10% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar masing-masing 79,71% dan 20,29% dengan tanpa adanya konflik dan ego kedaerahan. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Permen ESDM tersebut, juga turut melibatkan empat Pemerintah Kabupaten terkait melalui BUMDnya masing-masing, yaitu:

  • Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui PD Petrogas Persada Karawang,
  • Pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui PD Bumi Wiralodra Indramayu,
  • Pemerintah Kabupaten Subang, melalui PT Subang Sejahtera, dan
  • Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui PT Bina Bangun Wibawa Mukti.

 

Selanjutnya, pada 25 Juli 2017 SKK Migas mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk dapat menawarkan PI 10% WK ONWJ kepada BUMD penerima yang telah ditunjuk oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian pada 4 Desember 2017, PHE ONWJ mengirimkan surat penawaran PI 10% kepada MUJ ONWJ yang merupakan anak perusahaan dari BUMD-BUMD terkait. Dengan niat dan semangat yang baik dari para pihak, tepat dua minggu setelahnya tanggal 19 Desember 2017,  Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI WK ONWJ antara PHE ONWJ dan MUJ ONWJ ditandatangani dengan disaksikan oleh para pejabat Kementerian ESDM, SKK Migas, Gubernur dan Bupati terkait.

 

Begin Troys, Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar sekaligus koordinator forum BUMD Migas Hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menyampaikan “Kami berharap penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak baru keterlibatan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan potensi bisnis hulu migas di Jawa Barat, sehingga PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi, terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang akan meningkatkan daya dukung pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai implementator pertama Permen ESDM No. 37/2016, kami berharap daerah lainnya agar segera menyiapkan diri dan memproses hak PI nya masing-masing dengan tetap menjaga semangat kebersamaan antar daerah.”

 

 

DSC_0003

Penerimaan Kunjungan Kerja Provinsi SULBAR

11 Desember 2017, PT Migas Hulu Jabar menerima Kunjungan Kerja dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka sharing knowledge dari PT Migas Hulu Jabar dalam memperoleh  Participating Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ) yang merupakan hak partisipasi Daerah untuk turut berpartisipasi dalam mengelola WK ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar menjadi pelopor BUMD pertama di Indonesia.

 

WhatsApp Image 2017-12-06 at 10.06.14

Pemberian untuk Tim Gober

Kamis, 30 November 2017 PT Migas Hulu Jabar memberikan bantuan kepada Tim Gober Kelurahan Cihapit dengan memberikan seragam untuk dipergunakan Tim Gober pada saat menjalankan tugas. Pemberian bantuan ini dilandaskan adanya rasa kepedulian serta tanggung jawab sosial Migas Hulu Jabar Group terhadap lingkungan sekitar.

Kunjungan PANSUS DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

17 November 2017, bertempat di Kantor PT Migas Hulu Jabar (MUJ) Jalan Cipunagara No. 25, Bandung, MUJ menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud study komperatif kepada PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD pertama di Indonesia yang telah menjalankan Peraturan Menteri ESDM nomor 37 Tahun 2016 mengenai ketentuan penawaran Participating Interest  (PI) 10% pada Wilayah Kerja migas.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja dikarenakan ingin mencari informasi dan menerima masukan terkait dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10%. Ubaydillah selaku Direktur Keuangan dan Umum  PT Migas Hulu Jabar ditemani oleh Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat menjelaskan gambaran mengenai dasar hukum pendirian MUJ dan juga kronologi memperoleh Participating Interest (PI)  10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ)

Pemaparan kronologi legalitas oleh Direksi MUJ di hadapan SKPD Kabipaten Sijunjung

SKPD Kabupaten Sijunjung bertandang ke Jawa Barat

3 November 2017, bertempat di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung PT Migas Hulu Jabar bersama Migas Hulu Jabar ONWJ menerima kunjungan kerja dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung dengan maksud untuk menyiapkan pembentukan BUMD Kabupaten Sijunjung yang kita ketahui memiliki Blok Migas dan berpotensi untuk di kelola oleh daerah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM tersebut telah mengatur pengelolaan Participating Interest 10% (PI 10%) oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) dengan syarat kepemilikan sahamnya adalah 100% milik daerah. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang pertama kali menjalankan proses beleid itu dan telah menunjuk PT. Migas Hulu Jabar sebagai BUMD yang menerima PI 10% WK ONWJ dan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai PPD yang akan mengelola potensi bisnis tersebut. Atas dasar inilah, Provinsi Jawa Barat dipandang tepat oleh Kabupaten Sijunjung untuk menjadi media komunikasi dan pembelajaran dalam rangka pembentukan BUMD Migas di kabupaten tersebut.

Kunjungan Kerja SKPD Kabupaten Sijunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Zefnihan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya,  Zefnihan mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia  menuturkan pula, “Sijunjung saat ini memiliki kegiatan tambang migas. Menyikapi adanya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, maka kami perlu mencoba menggali informasi proses pembentukan BUMD sampai mendapatkan PI 10%”.

Penerimaan SKPD Kabupaten Sijunjung diterima oleh Kepala Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil Dr. Jatti Indriati, S.H., M.Si. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan manfaat bersama untuk kepentingan daerah. Selanjutnya, Irfan Hadisiswanto, S.Pi., MMA Kepala Sub Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil memaparkan proses terbentuknya BUMD Migas Hulu Jabar dari penyusunan naskah akademik hingga terdapatnya peraturan daerah mengenai PT. Migas Hulu Jabar.

Ubaydillah Direktur Keuangan dan Umum mewakili PT. Migas Hulu Jabar memberikan penjelasan mengenai mekanisme kronologis dan proses legalitas PT. Migas Hulu Jabar dari awal pembentukan hingga saat ini. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar Tanggal 30 Desember 2016 adalah perda yang terakhir untuk PT. Migas Hulu Jabar”, kata Ubaydillah.

Dalam kesempatan yang sama Ryan Alfian Noor Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar ONWJ menyampaikan proses terkini mendapatkan PI. “Proses dari MUJ ONWJ untuk mendapatkan PI 10% WK ONWJ telah sampai tahap menerima surat tembusan dari SKK Migas kepada PHE ONWJ terkait Penawaran Partisipasi Interes 10% di WK ONWJ. Artinya, kami menunggu penyelesaian verifikasi dan surat dari PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% pada WK ONWJ kepada BUMD” tutur Ryan.

Kolaborasi Energi Negeri Mandiri bersama Dinas ESDM Jabar

Rabu, 1 November 2017 bertempat  di kantor Dinas ESDM JABAR Jalan Soekarno Hatta Bandung,  PT Energi Negeri Mandiri (ENM) selaku Anak Usaha BUMD Migas Hulu Jabar berkolaborasi dengan Dinas ESDM menyelenggarakan customer gathering “ Sosialiasi Konversi Energi ke Gas Bumi “ yang dimaksudkan untuk membuka wawasan dan mengedukasi para pelaku usaha mengenai penggunaan gas pipa yang ramah lingkungan, praktis, dan hemat secara biaya.

Tubagus Nugraha selaku Kepala Bidang Energi dan Mineral dalam sambutannya memberikan apresiasi mengenai acara yang di adakan oleh ENM. Beliau pun menyampaikan kondisi yang terjadi saat ini dimana belum terjadinya penggunaan gas bumi secara optimal di karenakan keterbatasan akses masyarakat terhadap energi masih terbatas serta kemampuan daya beli konsumen dalam Negeri terhadap gas rendah.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Fajar Hidayat selaku Perekayasa Madya Lemigas memberikan edukasi mengenai keunggulan dari gas bumi dan memaparkan program yang sudah mulai dijalankan oleh Pemerintah yaitu dengan penggunaan BBG untuk kendaraan bermotor, subsidi jaringan distribusi gas ke rumah tangga dan yang terakhir adalah adanya peningkatan konsumsi BBG untuk sektor industri.

“ Peningkatan sektor industri merupakan langkah yang tepat bagi pelaku komersil dan industri dalam melakukan efisiensi energi. Selain itu, gas bumi memiliki kelebihan dibandingkan dengan  bahan bakar lain dengan harga yang kompetitif, aman dan tentunya ramah lingkungan. “ ujar Hermawan Eriadi selaku Direktur Utama PT Energi Negeri Mandiri.

Pernyataan Dirut ENM tersebut didukung pula oleh penjelasan Iwan Ferry Surjawan yang merupakan Legal & General Affairs  Department, Senior Manager PT Senayan Trikarya Sampana yang memang sudah memanfaatkan gas bumi sejak tahun 2013.  Mall Plaza Senayan beralih ke gas bumi dikarenakan selama penggunaan dengan bahan bakar lain terdapat volume loss terhitung sekitar 5%-10% akibat faktor diskrepansi gas meter di tiap tenant dan juga loss akibat pengisian LPG dari truck ke tangki.

WhatsApp Image 2017-09-07 at 6.38.00 PM

Perayaan Idul Adha 1438 H

“ Daging – daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya (QS. Al-Hajj 37)”.

Perayaan Hari Raya Idul Adha  pada tanggal 1 September 2017, PT. Migas Hulu Jabar kembali melaksanakan perayaan Idul Adha dengan pelaksanaan qurban  dua ekor sapi, dan qurban tersebut di laksanakan di dua tempat yaitu di Mesjid Nurul Fallah yang terletak di Jalan Jakarta No. 5, Bandung dan di Mesjid Nurul Bayan yang terletak di Jalan Singaperbangsa kerajaan timur, Kabupaten Karawang.

REKIN

Kesepakatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang

Hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Gedung sate, Bandung telah dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Antara PT. Energi Negeri Mandiri (ENM) selaku anak perusahaan dari BUMD PT. Migas Hulu Jabar dengan PT. Rekayasa Industri (Rekind),

PT. Rekayasa Industri (Rekind) dan PT. Energi Negeri Mandiri (ENM) selaku anak perusahaan dari BUMD PT. Migas Hulu Jabar, penandatangan tersebut pun disaksikan oleh Eddy Iskandar Muda Nasution selaku Asisten Perekonomian dan pembangunan mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beliau pun menyambut baik dan mendukung rencana pembangunan dan pendistribusian jalur pipa transmisi gas bumi Cirebon- Semarang yang akan dijalankan oleh PT. Energi Negeri Mandiri dan PT. Rekayasa Industri.

Naskah kesepakatan Bersama ini merupakan komitmen kedua belah untuk menindaklanjuti rencana pembangunan jalur pipa transmisi dan pendistribusian gas bumi Cirebon-Semarang. Yang mana PT ENM akan membantu PT Rekind memvalidasi hasil Feasibility Study dan offtaker gas yang sebelumnya telah disusun oleh PT Rekind. Hasil telaah ulang tersebut akan menjadi pertimbangan BPH Migas untuk menyetujui kelanjutan pembangunan ruas pipa transmisi gas Cirebon-Semarang.

pii

Kesepakatan Participating Interest Pemprov Jabar & DKI Jakarta

1O juli 2017 bertempatan di kantor Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah meneken kesepakatan tentang pembagian besaran participating interest blok migas di Wilayah Kerja Offshore North West Java yang berada di DKI Jakarta, dan empat kabupaten Jawa Barat yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kesepakatan ini pun melibatkan PT. Migas Hulu Jabar selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jakarta Propertindo.

Kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37 tentang ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada wilayah kerja gas dan minyak bumi.

pi

Pelatihan Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah

PT. Migas Hulu Jabar mengadakan pelatihan mengenai Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah pada tanggal 8-9 Februari 2017 di Hotel Sofyan Betawi, Menteng yang di dukung oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM).

Pelatihan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia ini dilaksanakan dengan tujuan menyiapkan SDM Migas yang unggul sehingga dapat mengoptimalkan potensi Migas di daerahnya masing – masing.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman terkait beberapa topik utama seperti Potensi Bisnis Migas Daerah, Aspek Hukum bisnis Hulu Migas, Aspek Hukum bisnis Hilir Migas, dan Aspek Komersial bisnis Hulu & Hilir Migas, contoh kasus Niaga Gas Bumi & Participating Interest 10 %.

Terkait Participating Interest 10 %, Pemerintah sudah menyiapkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.