Posts

DSC_0145

MUJ ONWJ bersama PHE ONWJ teken perjanjian pengalihan PI 10%

Kontrak Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ) yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada PHE ONWJ dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 adalah kontrak WK produksi yang menggunakan skema Gross Split. WK ONWJ ini sendiri sudah berproduksi sejak tahun 1971. Sejak awal kontrak baru hingga November 2017, total lifting minyak dari WK ONWJ ini adalah sebesar 10,7 juta barel minyak dan lifting gas sebesar 43,7 juta MMBTU (berdasarkan data monitoring lifting minyak dan gas bumi Direktorat Jenderal Migas).

 

Terbitnya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan angin segar bagi daerah-daerah untuk mendapatkan haknya sebesar 10% di wilayah kerja migas yang ada di daerah masing-masing.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam memperjuangkan perolehan hak PI tersebut, dibuktikan dengan dibentuknya BUMD khusus bidang hulu migas pada tahun 2014, yaitu PT Migas Hulu Jabar. Pada April 2015, Gubernur Jawa Barat mengirimkan surat kepada Menteri ESDM untuk meminta pengelolaan PI 10% pada WK ONWJ. Adanya Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 yang menjadi satu-satunya referensi pada saat itu memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah dua Perda terkait PT Migas Hulu Jabar yang belum genap setahun disahkan. Pada 19 Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan surat tentang keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada WK-ONWJ, tetapi terhambat untuk ditindaklanjuti karena belum adanya ketentuan yang bisa menjadi acuan proses.

 

Baru pada November 2016, terbitlah Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 yang mengatur lebih rinci mengenai tata waktu dan tata proses Pengalihan PI 10% dari kontraktor kepada BUMD/PPD sehingga pengalihan PI 10% dapat diproses. Setelah diterimanya surat dari SKK Migas pada 11 April 2017 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, dalam waktu 3 bulan telah disepakati pembagian porsi PI 10% untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar masing-masing 79,71% dan 20,29% dengan tanpa adanya konflik dan ego kedaerahan. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Permen ESDM tersebut, juga turut melibatkan empat Pemerintah Kabupaten terkait melalui BUMDnya masing-masing, yaitu:

  • Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui PD Petrogas Persada Karawang,
  • Pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui PD Bumi Wiralodra Indramayu,
  • Pemerintah Kabupaten Subang, melalui PT Subang Sejahtera, dan
  • Pemerintah Kabupaten Bekasi, melalui PT Bina Bangun Wibawa Mukti.

 

Selanjutnya, pada 25 Juli 2017 SKK Migas mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk dapat menawarkan PI 10% WK ONWJ kepada BUMD penerima yang telah ditunjuk oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian pada 4 Desember 2017, PHE ONWJ mengirimkan surat penawaran PI 10% kepada MUJ ONWJ yang merupakan anak perusahaan dari BUMD-BUMD terkait. Dengan niat dan semangat yang baik dari para pihak, tepat dua minggu setelahnya tanggal 19 Desember 2017,  Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI WK ONWJ antara PHE ONWJ dan MUJ ONWJ ditandatangani dengan disaksikan oleh para pejabat Kementerian ESDM, SKK Migas, Gubernur dan Bupati terkait.

 

Begin Troys, Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar sekaligus koordinator forum BUMD Migas Hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas, menyampaikan “Kami berharap penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak baru keterlibatan Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan potensi bisnis hulu migas di Jawa Barat, sehingga PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kontribusi, terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang akan meningkatkan daya dukung pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai implementator pertama Permen ESDM No. 37/2016, kami berharap daerah lainnya agar segera menyiapkan diri dan memproses hak PI nya masing-masing dengan tetap menjaga semangat kebersamaan antar daerah.”