Posts

DSC_0003

Penerimaan Kunjungan Kerja Provinsi SULBAR

11 Desember 2017, PT Migas Hulu Jabar menerima Kunjungan Kerja dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka sharing knowledge dari PT Migas Hulu Jabar dalam memperoleh  Participating Interest 10% Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ) yang merupakan hak partisipasi Daerah untuk turut berpartisipasi dalam mengelola WK ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar menjadi pelopor BUMD pertama di Indonesia.

 

WhatsApp Image 2017-12-06 at 10.06.14

Pemberian untuk Tim Gober

Kamis, 30 November 2017 PT Migas Hulu Jabar memberikan bantuan kepada Tim Gober Kelurahan Cihapit dengan memberikan seragam untuk dipergunakan Tim Gober pada saat menjalankan tugas. Pemberian bantuan ini dilandaskan adanya rasa kepedulian serta tanggung jawab sosial Migas Hulu Jabar Group terhadap lingkungan sekitar.

Kunjungan PANSUS DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

17 November 2017, bertempat di Kantor PT Migas Hulu Jabar (MUJ) Jalan Cipunagara No. 25, Bandung, MUJ menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud study komperatif kepada PT Migas Hulu Jabar selaku BUMD pertama di Indonesia yang telah menjalankan Peraturan Menteri ESDM nomor 37 Tahun 2016 mengenai ketentuan penawaran Participating Interest  (PI) 10% pada Wilayah Kerja migas.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja dikarenakan ingin mencari informasi dan menerima masukan terkait dengan pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10%. Ubaydillah selaku Direktur Keuangan dan Umum  PT Migas Hulu Jabar ditemani oleh Biro Sarana Perekonomian, Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat menjelaskan gambaran mengenai dasar hukum pendirian MUJ dan juga kronologi memperoleh Participating Interest (PI)  10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ)

Pemaparan kronologi legalitas oleh Direksi MUJ di hadapan SKPD Kabipaten Sijunjung

SKPD Kabupaten Sijunjung bertandang ke Jawa Barat

3 November 2017, bertempat di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung PT Migas Hulu Jabar bersama Migas Hulu Jabar ONWJ menerima kunjungan kerja dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung dengan maksud untuk menyiapkan pembentukan BUMD Kabupaten Sijunjung yang kita ketahui memiliki Blok Migas dan berpotensi untuk di kelola oleh daerah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM tersebut telah mengatur pengelolaan Participating Interest 10% (PI 10%) oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) dengan syarat kepemilikan sahamnya adalah 100% milik daerah. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang pertama kali menjalankan proses beleid itu dan telah menunjuk PT. Migas Hulu Jabar sebagai BUMD yang menerima PI 10% WK ONWJ dan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai PPD yang akan mengelola potensi bisnis tersebut. Atas dasar inilah, Provinsi Jawa Barat dipandang tepat oleh Kabupaten Sijunjung untuk menjadi media komunikasi dan pembelajaran dalam rangka pembentukan BUMD Migas di kabupaten tersebut.

Kunjungan Kerja SKPD Kabupaten Sijunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Zefnihan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya,  Zefnihan mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia  menuturkan pula, “Sijunjung saat ini memiliki kegiatan tambang migas. Menyikapi adanya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, maka kami perlu mencoba menggali informasi proses pembentukan BUMD sampai mendapatkan PI 10%”.

Penerimaan SKPD Kabupaten Sijunjung diterima oleh Kepala Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil Dr. Jatti Indriati, S.H., M.Si. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan manfaat bersama untuk kepentingan daerah. Selanjutnya, Irfan Hadisiswanto, S.Pi., MMA Kepala Sub Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil memaparkan proses terbentuknya BUMD Migas Hulu Jabar dari penyusunan naskah akademik hingga terdapatnya peraturan daerah mengenai PT. Migas Hulu Jabar.

Ubaydillah Direktur Keuangan dan Umum mewakili PT. Migas Hulu Jabar memberikan penjelasan mengenai mekanisme kronologis dan proses legalitas PT. Migas Hulu Jabar dari awal pembentukan hingga saat ini. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar Tanggal 30 Desember 2016 adalah perda yang terakhir untuk PT. Migas Hulu Jabar”, kata Ubaydillah.

Dalam kesempatan yang sama Ryan Alfian Noor Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar ONWJ menyampaikan proses terkini mendapatkan PI. “Proses dari MUJ ONWJ untuk mendapatkan PI 10% WK ONWJ telah sampai tahap menerima surat tembusan dari SKK Migas kepada PHE ONWJ terkait Penawaran Partisipasi Interes 10% di WK ONWJ. Artinya, kami menunggu penyelesaian verifikasi dan surat dari PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% pada WK ONWJ kepada BUMD” tutur Ryan.

WhatsApp Image 2017-09-07 at 6.38.00 PM

Perayaan Idul Adha 1438 H

“ Daging – daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya (QS. Al-Hajj 37)”.

Perayaan Hari Raya Idul Adha  pada tanggal 1 September 2017, PT. Migas Hulu Jabar kembali melaksanakan perayaan Idul Adha dengan pelaksanaan qurban  dua ekor sapi, dan qurban tersebut di laksanakan di dua tempat yaitu di Mesjid Nurul Fallah yang terletak di Jalan Jakarta No. 5, Bandung dan di Mesjid Nurul Bayan yang terletak di Jalan Singaperbangsa kerajaan timur, Kabupaten Karawang.

REKIN

Kesepakatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang

Hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Gedung sate, Bandung telah dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Antara PT. Energi Negeri Mandiri (ENM) selaku anak perusahaan dari BUMD PT. Migas Hulu Jabar dengan PT. Rekayasa Industri (Rekind),

PT. Rekayasa Industri (Rekind) dan PT. Energi Negeri Mandiri (ENM) selaku anak perusahaan dari BUMD PT. Migas Hulu Jabar, penandatangan tersebut pun disaksikan oleh Eddy Iskandar Muda Nasution selaku Asisten Perekonomian dan pembangunan mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beliau pun menyambut baik dan mendukung rencana pembangunan dan pendistribusian jalur pipa transmisi gas bumi Cirebon- Semarang yang akan dijalankan oleh PT. Energi Negeri Mandiri dan PT. Rekayasa Industri.

Naskah kesepakatan Bersama ini merupakan komitmen kedua belah untuk menindaklanjuti rencana pembangunan jalur pipa transmisi dan pendistribusian gas bumi Cirebon-Semarang. Yang mana PT ENM akan membantu PT Rekind memvalidasi hasil Feasibility Study dan offtaker gas yang sebelumnya telah disusun oleh PT Rekind. Hasil telaah ulang tersebut akan menjadi pertimbangan BPH Migas untuk menyetujui kelanjutan pembangunan ruas pipa transmisi gas Cirebon-Semarang.

pii

Kesepakatan Participating Interest Pemprov Jabar & DKI Jakarta

1O juli 2017 bertempatan di kantor Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah meneken kesepakatan tentang pembagian besaran participating interest blok migas di Wilayah Kerja Offshore North West Java yang berada di DKI Jakarta, dan empat kabupaten Jawa Barat yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kesepakatan ini pun melibatkan PT. Migas Hulu Jabar selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jakarta Propertindo.

Kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37 tentang ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada wilayah kerja gas dan minyak bumi.

pi

Pelatihan Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah

PT. Migas Hulu Jabar mengadakan pelatihan mengenai Pengenalan Potensi Bisnis Migas Daerah pada tanggal 8-9 Februari 2017 di Hotel Sofyan Betawi, Menteng yang di dukung oleh Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM).

Pelatihan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia ini dilaksanakan dengan tujuan menyiapkan SDM Migas yang unggul sehingga dapat mengoptimalkan potensi Migas di daerahnya masing – masing.

Selama pelatihan, peserta diberikan pemahaman terkait beberapa topik utama seperti Potensi Bisnis Migas Daerah, Aspek Hukum bisnis Hulu Migas, Aspek Hukum bisnis Hilir Migas, dan Aspek Komersial bisnis Hulu & Hilir Migas, contoh kasus Niaga Gas Bumi & Participating Interest 10 %.

Terkait Participating Interest 10 %, Pemerintah sudah menyiapkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2015 mengenai Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

FB_IMG_1487905986109

Kunjungan Exxon Mobile & Fasken Facility

PT. Migas Hulu Jabar yang diwakili oleh Begin Troys selaku Direktur Utama dan juga Ryan Alfian Noor selaku Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha melakukan studi banding ke Perusahaan Exxon Mobile dan Fasken Facility di Amerika pada tanggal 12 Desember tahun 2016 untuk mempelajari on shore wilayah kerja minyak dan gas bumi.

YMN

Audiensi Bersama Kepala SKK Migas

8 Desember 2016, PT. Migas Hulu Jabar yang di wakili oleh Direktur Utama dan Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan audiensi bersama Kepala SKK Migas untuk membahas aturan Participating Interest Wilayah Kerja ONWJ.