SKPD Kabupaten Sijunjung bertandang ke Jawa Barat

Pemaparan kronologi legalitas oleh Direksi MUJ di hadapan SKPD Kabipaten Sijunjung

3 November 2017, bertempat di Ruang Malabar Gedung Sate, Bandung PT Migas Hulu Jabar bersama Migas Hulu Jabar ONWJ menerima kunjungan kerja dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung dengan maksud untuk menyiapkan pembentukan BUMD Kabupaten Sijunjung yang kita ketahui memiliki Blok Migas dan berpotensi untuk di kelola oleh daerah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM tersebut telah mengatur pengelolaan Participating Interest 10% (PI 10%) oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) dengan syarat kepemilikan sahamnya adalah 100% milik daerah. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang pertama kali menjalankan proses beleid itu dan telah menunjuk PT. Migas Hulu Jabar sebagai BUMD yang menerima PI 10% WK ONWJ dan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ sebagai PPD yang akan mengelola potensi bisnis tersebut. Atas dasar inilah, Provinsi Jawa Barat dipandang tepat oleh Kabupaten Sijunjung untuk menjadi media komunikasi dan pembelajaran dalam rangka pembentukan BUMD Migas di kabupaten tersebut.

Kunjungan Kerja SKPD Kabupaten Sijunjung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Zefnihan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya,  Zefnihan mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia  menuturkan pula, “Sijunjung saat ini memiliki kegiatan tambang migas. Menyikapi adanya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, maka kami perlu mencoba menggali informasi proses pembentukan BUMD sampai mendapatkan PI 10%”.

Penerimaan SKPD Kabupaten Sijunjung diterima oleh Kepala Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil Dr. Jatti Indriati, S.H., M.Si. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan manfaat bersama untuk kepentingan daerah. Selanjutnya, Irfan Hadisiswanto, S.Pi., MMA Kepala Sub Bagian BUMD dan Koperasi Usaha Kecil memaparkan proses terbentuknya BUMD Migas Hulu Jabar dari penyusunan naskah akademik hingga terdapatnya peraturan daerah mengenai PT. Migas Hulu Jabar.

Ubaydillah Direktur Keuangan dan Umum mewakili PT. Migas Hulu Jabar memberikan penjelasan mengenai mekanisme kronologis dan proses legalitas PT. Migas Hulu Jabar dari awal pembentukan hingga saat ini. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar Tanggal 30 Desember 2016 adalah perda yang terakhir untuk PT. Migas Hulu Jabar”, kata Ubaydillah.

Dalam kesempatan yang sama Ryan Alfian Noor Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar ONWJ menyampaikan proses terkini mendapatkan PI. “Proses dari MUJ ONWJ untuk mendapatkan PI 10% WK ONWJ telah sampai tahap menerima surat tembusan dari SKK Migas kepada PHE ONWJ terkait Penawaran Partisipasi Interes 10% di WK ONWJ. Artinya, kami menunggu penyelesaian verifikasi dan surat dari PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% pada WK ONWJ kepada BUMD” tutur Ryan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *