FGD Permen ESDM No 37 Tahun 2016

resize

12 September 2017 bertempatan di Hotel Nexa, PT. Migas Hulu Jabar ONWJ bersama Pertamina dan SKK Migas telah melaksanakan Focus Group Discussion “Pembahasan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016”. Peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ).

Participating Interest ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Daerah dan Nasional dalam pengelolaan migas, dan faktor yang menjadi latar belakang PI 10% ini adalah Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 “sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan di produksikan dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan Participating Interest 10% kepada BUMD.”

Hasil Focus Group Discussion tersebut menjelaskan PI 10% diberikan kepada Pemerintah Provinsi sehingga BUMD/PPD penerima dan/atau pengelola PI yang ditunjuk oleh Gubernur dapat mengakomodir porsi PI Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kepemilikan saham masing-masing Pemerintah secara langsung atau melalui BUMD Kabupaten/Kota.

Terdapat dua terminologi BUMD/PPD dalam proses penawaran PI, yaitu bagi BUMD/PPD penerima di haruskan untuk mengikuti syarat-syarat Participating Interest (100% dimiliki Pemerintah Daerah dan dasar kewenangan di Peraturan Daerah), dan bagi BUMD/PPD pengelola hanya di dedikasikan untuk mengelola PI pada blok yang akan diberikan Daerah dan tidak mengelola PI pada Wilayah Kerja lain.

Apabila terdapat daerah baru yang mendapatkan area reservoir, maka Gubernur dapat mengambil kebijakan untuk memberikan Daerah tersebut dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk PI.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *